Sponsored
Home
/
News

300 Polwan Berhijab Dikerahkan Kawal Unjuk Rasa

300 Polwan Berhijab Dikerahkan Kawal Unjuk Rasa
Preview
Republika04 November 2016
Bagikan :
Preview


Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Rusdi Hartono mengerahkan 300 orang polisi wanita (Polwan) yang semuanya berhijab untuk melakukan pengawalan dan pengamanan unjuk rasa 4 November.

"Kita menggunakan cara-cara persuasif dan cara ini sudah lama kita lakukan. Polwan berhijab ini akan berada di garda terdepan dan disebar di beberapa titik di Makassar," ujarnya di Makassar, Kamis.

Kombes Rusdi Hartono mengatakan, sesuai dengan isu unjuk rasa yang akan dilakukan pada 4 November itu yakni "Bela Alquran" maka, polwan berhijab yang identik dengan kelembutan dan keibuan ini diharapkan mampu menyejukkan unjuk suasana unjuk rasa tersebut.

Ia mengaku jika jumlah pengunjuk rasa yang akan turun di Makassar itu akan berjumlah ribuan karena Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan serta kota metropolitan di Indonesia.

"Ribuan pengunjuk rasa besok, tapi tetap Polwan kita yang berjumlah 300 orang ini akan berada di garda terdepan. Personel yang siaga itu semua Polsek dan dibantu dari personel Polda Sulsel," katanya.

Selain itu, Rusdi menegaskan, akan memfokuskan pengamanan di beberapa titik tanpa mengabaikan titik lain. Termasuk 25 titik sentra perekonomian, fasilitas kantor, dan kampus-kampus yang ada di Kota Makassar.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sejak Rabu (2/11) sudah menyatakan jika provinsi ini juga dalam status siaga satu jelang unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar pada 4 November.

"Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Wakapolri Komjen Pol Syafruddin sudah diterima dan berdasarkan Sprint itu, seluruh provinsi harus siaga satu," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Frans Barung Mangera.

Status siaga satu mulai ditetapkan usai rapat antara Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Gatot Eddy Pramono bersama pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam di Sulsel, pukul 14.00 Wita.

Frans Barung mengatakan, penyiagaan dan peningkatan status itu dilakukan atas adanya kabar yang menyatakan unjuk rasa pada Jumat, 4 November akan dilakukan di beberapa provinsi dan kabupaten kota di Indonesia.

Unjuk rasa itu terkait dengan dugaan penistaan agama Islam yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta yang juga petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat kampanye beberapa waktu lalu.

BERITA TERKAIT




populerRelated Article